sidoarjoupdate.com – Persoalan banjir dan jalan rusak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian pemerintah daerah. Penanganan tidak cukup hanya melalui perbaikan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan normalisasi saluran air, pembenahan pengelolaan sampah, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., menekankan pentingnya kerja sama lintas desa agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan. Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama kepala desa se-Kecamatan Tulangan di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Selain persoalan infrastruktur, pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga menjadi bagian dari pembahasan. Pembenahan fasilitas tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan sampah yang berpotensi mengganggu lingkungan permukiman.
“Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi.
Penanganan banjir di Tulangan turut bergantung pada kelancaran aliran air di sejumlah saluran. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo telah mengidentifikasi beberapa titik yang menjadi perhatian dalam kegiatan normalisasi.
Kepala DPU BMSDA Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebutkan, titik tersebut meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling yang melintasi Desa Singopadu dan Desa Grabagan.
Normalisasi di sejumlah lokasi tersebut ditujukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengantisipasi potensi banjir. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara dinas terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa agar pekerjaan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPUBMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Mahmud.
Di tingkat kecamatan, persoalan jalan rusak dan banjir masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono menyampaikan bahwa secara umum kondisi wilayahnya tidak menghadapi persoalan yang signifikan. Meski demikian, sejumlah kebutuhan penanganan tetap memerlukan perhatian bersama.
“Permasalahan di Tulangan, di antaranya jalan rusak dan banjir, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama,” ungkap Andi.
Audiensi tersebut juga membahas persoalan administrasi dan pengembangan ekonomi desa. Desa Gelang, misalnya, belum memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara itu, sejumlah desa lainnya menghadapi kendala terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan administrasi dan penguatan kelembagaan agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
Dukungan anggaran menjadi salah satu aspek yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan salah satu instrumen pemerintah kabupaten untuk mendukung pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.
“Saya harap BKK ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing desa,” ucapnya.
Menurut Ainur, kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yakni Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. Pemerataan pembangunan melalui dukungan anggaran desa diharapkan dapat memperkuat kualitas infrastruktur sekaligus mendorong kemajuan wilayah.
“Insya Allah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” ungkapnya.
Dengan beragam persoalan yang dibahas, penanganan banjir, perbaikan jalan, dan pembenahan pengelolaan sampah di Tulangan membutuhkan langkah yang terarah serta sinergi antarpemangku kepentingan. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa menjadi bagian penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani berdasarkan skala prioritas.
(Lisa)
