sidoarjoupdate.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sidoarjo mulai diarahkan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, bukan sekadar tempat berbelanja kebutuhan pokok. Namun, pengoperasian koperasi tersebut juga membutuhkan tata kelola profesional agar fasilitas, barang bersubsidi, dan layanan keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Hal itu terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/10/2026). Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana turut mendampingi kunjungan tersebut bersama sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan badan usaha milik negara.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, sebanyak 207 KDKMP telah selesai dibangun di wilayah tersebut. Namun, baru 57 koperasi yang beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik masih perlu diikuti dengan kesiapan operasional dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Dalam kunjungan itu, Zulkifli Hasan memastikan KDKMP Tambakrejo telah beroperasi sekaligus memeriksa ketersediaan barang kebutuhan pokok bersubsidi. Koperasi yang dibangun dengan anggaran Rp3 miliar tersebut dilengkapi satu truk logistik, satu mobil pikap, serta dua becak motor untuk mendukung distribusi barang.
“Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini,” ujar Menko Pangan di hadapan warga yang hadir.
Menurut Zulkifli, keberadaan KDKMP diharapkan memangkas jalur distribusi barang dari produsen kepada masyarakat. Skema tersebut juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap tengkulak, terutama dalam memperoleh kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian.
“Para petani lokal dapat menebus pupuk subsidi langsung dari pabrik hanya dengan menunjukkan KTP di KDKM Tambakrejo ini,” ujarnya.
Selain pupuk bersubsidi, koperasi tersebut menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram seharga Rp16 ribu, serta minyak goreng bersubsidi seharga Rp16.700 per liter.
KDKMP juga direncanakan menjadi tempat penyaluran bantuan sosial dan pangan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan beras. Layanan keuangan turut disiapkan melalui agen BNI 46, mulai dari penyetoran uang, pembayaran listrik, pengiriman dan pengambilan uang, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Nanti di sini ada agen BNI 46. Ibu-ibu nanti setor uang cukup di sini, enggak usah ke bank lagi, di sini aja. Bayar listrik di sini, ngambil uang anaknya kerja di Arab, kirim uang, ambil di sini. Mudah enggak? Gampang enggak?. Nanti kalau punya usaha UMKM, usaha kue, usaha apa saja, mau pinjam uang di sini juga,” ucapnya.
Meski menawarkan beragam layanan, Zulkifli menekankan pentingnya pengawasan dan profesionalitas pengelolaan koperasi. Kepala desa sebagai Ketua Dewan Pengawas KDKMP bersama kepala koperasi diharapkan memastikan tata kelola berjalan sesuai tujuan. Sementara itu, manajer koperasi bertanggung jawab menjaga kelangsungan operasional.
“Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti Kadesnya bersama kepala koperasi dari warga sini yang dibantu manajer koperasi. Selama dua tahun ini akan digaji sama PT Agrinas Pangan,” ujarnya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta anggota Ombudsman RI.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyatakan pemerintah kabupaten berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP melalui penguatan kelembagaan, pendampingan, dan pelatihan bagi pengurus. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo didorong mengambil peran aktif agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” ucapnya.
Mimik juga menilai keterlibatan UMKM lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan koperasi. Pelibatan pelaku usaha setempat diharapkan membuka peluang usaha, memperluas akses pemasaran, dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, dan keterlibatan pelaku UMKM, KDMP di Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan kelurahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan puluhan koperasi yang telah beroperasi dari total 207 unit yang selesai dibangun, tantangan berikutnya bagi Pemkab Sidoarjo adalah memastikan koperasi tidak berhenti pada penyediaan bangunan dan fasilitas. Ketersediaan barang, keberlanjutan layanan, pengawasan, serta keterlibatan warga dan UMKM akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa.
(Lisa)
