sidoarjoupdate.com – Potensi kontribusi sekitar 6 ribu perusahaan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu peluang untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat peran Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai jalur koordinasi penyaluran bantuan perusahaan agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Penguatan forum tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan swasta yang beroperasi di Sidoarjo. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menilai, keterlibatan dunia usaha semakin penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan, terutama ketika kemampuan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menghadapi keterbatasan.
”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (26/10/2026).
Dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 6 ribu unit, Sidoarjo memiliki potensi dukungan CSR yang dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme pengelolaan yang terkoordinasi agar bantuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pembangunan infrastruktur. Pemkab Sidoarjo ingin agar dukungan perusahaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk melalui penguatan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA).
Subandi juga membuka ruang pembahasan mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah daerah dan perusahaan. Salah satu skema yang disampaikan adalah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR. Penerapannya tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program dan kemampuan masing-masing pihak.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di luar pembangunan fisik, penguatan Forum CSR juga diharapkan dapat mendukung penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran menjadi tantangan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan sektor industri, terutama dalam membuka akses kerja bagi warga setempat.
Pemkab Sidoarjo mendorong perusahaan agar memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pertumbuhan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar.
”Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Penguatan koordinasi juga berkaitan dengan penataan wilayah. Perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang serta masterplan daerah. Dengan perencanaan terpadu, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Karena itu, Forum CSR diposisikan sebagai mekanisme satu pintu untuk mengoordinasikan program, penyaluran bantuan, hingga pelaporan kontribusi perusahaan. Pola ini diharapkan dapat memperjelas arah pemanfaatan CSR sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung pembangunan daerah.
”Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi sektor industri terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan forum diharapkan mampu memperbaiki tata kelola CSR agar sesuai dengan regulasi sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Melalui penguatan Forum CSR, Pemkab Sidoarjo berupaya menyatukan potensi perusahaan dengan agenda pembangunan daerah. Efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada konsistensi koordinasi, kejelasan pembagian peran, serta pelaksanaan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Lisa)
