sidoarjoupdate.com – Bertambahnya jumlah inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Di tengah peningkatan dari 262 inovasi pada 2025 menjadi 382 inovasi pada 2026, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap program mampu menjawab persoalan masyarakat, mulai dari pengangguran hingga kenaikan prevalensi stunting.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, inovasi tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan administrasi atau sekadar menambah daftar program. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan hasilnya berkelanjutan dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi, Kamis (15/10/2026).
Tuntutan tersebut berangkat dari sejumlah persoalan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian. Tingkat pengangguran terbuka di Sidoarjo tercatat sebesar 6,49 persen, angka kemiskinan mencapai 4,40 persen, sedangkan prevalensi stunting meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen. Selain itu, indeks lingkungan hidup berada di angka 62,37 persen.
Data tersebut menjadi tantangan bagi perangkat daerah untuk mengarahkan inovasi pada persoalan yang membutuhkan penanganan konkret. Subandi meminta setiap OPD tidak hanya berorientasi pada jumlah program, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Subandi juga menyoroti masih adanya tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya. Ia meminta OPD terkait segera melakukan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan inovasi berjalan sesuai ketentuan.
Selain mendorong pembaruan pelayanan publik, Subandi menaruh perhatian pada pelaksanaan kegiatan outdoor learning (ODL) di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo diminta mengevaluasi kegiatan tersebut dan menghentikannya sementara selama 2026.
Kebijakan itu menyusul laporan mengenai pelaksanaan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua. Subandi meminta Disdikbud memberikan arahan yang jelas agar kegiatan pendidikan tetap berorientasi pada manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Persoalan stunting juga membutuhkan penanganan lintas sektor. Subandi meminta Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa bergerak bersama untuk menekan angka prevalensi yang meningkat.
Menurut dia, pemerintah desa memiliki peran dalam mendukung program penanganan stunting melalui penganggaran dalam APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama pasti stunting akan turun,” tegasnya.
Di sisi lain, apresiasi terhadap kontributor inovasi menjadi bagian dari dorongan untuk memperluas praktik pelayanan yang bermanfaat. Subandi menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan. Ia berharap inovasi yang dikembangkan perangkat daerah semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga,” harapnya.
Salah satu penerima apresiasi tersebut adalah Camat Krian Kusdianto melalui program Tali Asih. Program ini menghimpun donasi sukarela dari aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat kecamatan untuk membantu menyediakan alat bantu bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Kusdianto menjelaskan, program tersebut berawal dari banyaknya warga yang membutuhkan alat bantu, sementara ketersediaan bantuan belum sepenuhnya mencukupi. Melalui penggalangan donasi, pihak kecamatan berupaya membantu memenuhi kebutuhan warga secara bertahap.
“Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelasnya.
Penggalangan dana dilakukan dengan membuka kesempatan kepada ASN dan perangkat kecamatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dengan mekanisme sukarela tersebut, program Tali Asih diharapkan dapat melengkapi bantuan pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga yang memerlukan alat bantu.
“Tentunya bantuan yang diberikan itu saya harap dapat melengkapi program bantuan dari pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga,” ujarnya.
(Lisa)
