sidoarjoupdate.com – Bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, tidak hanya menyasar kebutuhan alat bantu mobilitas, tetapi juga kondisi tempat tinggal. Dalam blusukan akhir pekan, Sabtu (3/10), Bupati Sidoarjo H. Subandi menyalurkan empat kursi roda sekaligus memastikan dua rumah tidak layak huni (RTLH) mendapatkan bantuan renovasi.
Enam warga menjadi sasaran kunjungan tersebut. Dua di antaranya merupakan penerima bantuan perbaikan rumah di Desa Trompoasri, sedangkan empat lainnya menerima kursi roda di Desa Dukuhsari dan Desa Kupang.
Kunjungan ke Jabon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melihat secara langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tidak sekadar menyerahkan bantuan, Subandi juga mengecek kebutuhan warga agar penanganannya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Di Desa Trompoasri, Subandi mendatangi rumah Mudayaroh dan Saea yang masuk kategori RTLH. Ia memeriksa sejumlah bagian bangunan, mulai dari lantai, dinding, atap, hingga kamar mandi dan dapur.
Dari hasil peninjauan tersebut, dua rumah dipastikan memperoleh bantuan renovasi melalui Baznas Sidoarjo. Perbaikan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober ini.
“Ini rencananya atapnya nanti ada perbaikan. Lantainya kita keramik, kamar mandi ya kita cat, ya. Agar nanti rumahnya layak dan bagus. Nah, nanti diperkirakan bulan Oktober. Bulan ini langsung kita perbaiki,” ujarnya di rumah milik Mudayaroh.
Selain rumah Mudayaroh, kondisi hunian Saea juga menjadi perhatian. Lantai yang masih berupa plester semen akan dikeramik, atap dipasang plafon, sedangkan bagian dinding yang retak diminta diperkuat. Dapur rumah tersebut juga masuk dalam rencana perbaikan.
Dalam kesempatan itu, Subandi turut berpesan kepada Saea agar lebih aktif menjalankan ibadah setelah rumahnya diperbaiki.
”Nanti Pak Baznas, ini nanti atape dibenahi sekalian. Terus ada dapur belakang, Pak. Terus sama yang pedhot-pedhot (dinding retak-retak), nanti juga diplafon, dikeramik, ya, seperti kata e Pak Kades iki. Lek wis umahe didandani yo subuhane kudu aktif ya,” pintanya.
Saea menyambut rencana renovasi tersebut dengan rasa syukur. Ia menyampaikan terima kasih kepada Subandi atas bantuan yang akan diterimanya.
”Kulo matursuwun nggih, Pak,” ucapnya singkat kepada bupati.
Sementara itu, bantuan kursi roda diberikan kepada warga yang membutuhkan alat bantu mobilitas untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Salah satu penerimanya adalah Zainul Muttaqin, warga Desa Dukuhsari RT 2 RW 1, yang sejak kecil mengalami gangguan tumbuh kembang.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Subandi bersama Kepala Dinas Sosial Sidoarjo R. Mharta Wara Kusuma dan Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Baznas Sidoarjo H. Ilhamuddin.
Di desa yang sama, bantuan serupa juga diberikan kepada Mardi Utama. Kursi roda tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas penerima dalam menjalani keseharian.
Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Dusun Kupang Kidul, Desa Kupang. Dua warga, Supiyati dan Kasminah, yang tinggal di RT 2 RW 5, juga menerima bantuan kursi roda.
Subandi mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama warga kurang mampu yang mengalami keterbatasan akses terhadap peralatan kesehatan.
Ia berharap kursi roda yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu penerima beraktivitas bersama keluarga.
”Semoga dengan bantuan kursi roda, ibuke iso jalan-jalan karo anake. Anake tambah bahagia isok ngajak ibue jalan-jalan. Mari entuk kursi roda jangan tambah males loh,” ucap bupati usai memberikan bantuan kursi roda kepada Kasminah.
Kasminah yang langsung mencoba kursi roda barunya tampak bersyukur. Ia pun menyampaikan doa dan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo.
“Ya Allah, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Subandi diparingi jembar rejekine, aamiin,aamiin,” ucapnya.
Melalui kunjungan tersebut, bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa kursi roda untuk mendukung mobilitas warga, tetapi juga perbaikan hunian agar lebih layak ditempati. Peninjauan langsung di lapangan sekaligus menjadi cara pemerintah daerah memastikan kebutuhan masyarakat kurang mampu mendapat perhatian.
(Lisa)
