Sidoarjoupdate.com – Ancaman genangan saat musim hujan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah saluran air yang dinilai menghambat aliran hingga titik rawan banjir di Kecamatan Wonoayu diminta segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Bupati Sidoarjo Subandi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat normalisasi sungai, pembenahan saluran, serta pengecekan langsung ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas yang dibahas dalam audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Sejumlah persoalan infrastruktur di tingkat desa mencuat dalam pertemuan tersebut. Usulan yang disampaikan meliputi normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, serta penanganan titik banjir di Desa Karangpuri.
Perhatian juga diarahkan pada perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengurangi risiko genangan tidak hanya bergantung pada kondisi sungai, tetapi juga membutuhkan pembenahan saluran dan lingkungan secara menyeluruh.
Subandi meminta setiap usulan yang berkaitan dengan aliran air segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Saluran yang terlalu sempit dan berpotensi menghambat aliran air perlu mendapat perhatian, termasuk kemungkinan intervensi pembangunan jika perbaikan dinilai mendesak.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penanganan tidak berhenti pada tahap perencanaan. Kondisi saluran harus dipastikan mampu mengalirkan air dengan baik sebelum intensitas hujan meningkat.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalakska BPBD Sidoarjo. Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan persoalan di wilayah masing-masing sekaligus mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah.
Selain penanganan banjir, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pembangunan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan desa. Di antaranya percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Penyusunan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan, termasuk bagi lokasi TPS3R dan aset desa. Melalui penataan ruang tersebut, persoalan pemanfaatan lahan yang masih berproses diharapkan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Subandi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyesuaikan berbagai persoalan pemanfaatan lahan melalui penyusunan RDTR. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat memperoleh kejelasan terkait status dan peruntukan lahan yang sedang dalam proses penataan.
Kabar lain yang disampaikan dalam audiensi berkaitan dengan peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa dan kelurahan pada 2027. Kenaikan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap pemerataan pembangunan, termasuk pembenahan infrastruktur dan lingkungan.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Peningkatan BKK tersebut menjadi peluang bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk mendukung kebutuhan pembangunan sesuai prioritas wilayah. Namun, menjelang musim hujan, percepatan penanganan sungai, saluran air, dan titik rawan genangan tetap membutuhkan koordinasi serta tindak lanjut yang terukur.
Menutup audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Koordinasi itu diperlukan agar setiap persoalan yang telah disampaikan dapat segera ditangani, terutama masalah infrastruktur pengendali aliran air yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan warga.
(Lisa)
