sidoarjoupdate.com – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terus menurun dalam satu dekade terakhir. Meski menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten se-Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Kota Delta justru bertambah dalam setahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 4,38 persen, turun dari 4,40 persen pada Maret 2025. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen.
Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo pada Maret 2026 tercatat sebanyak 108.460 jiwa. Jumlah itu meningkat dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 107.570 jiwa.
Meski jumlah penduduk miskin bertambah, persentasenya justru mengalami penurunan sebesar 0,02 poin persentase. Perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan penurunan persentase kemiskinan.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Dalam paparan BPS tersebut, Bagyo juga menjelaskan bahwa tren kemiskinan Sidoarjo menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 136.790 jiwa dengan persentase 6,39 persen.
Sepuluh tahun kemudian, jumlah tersebut berkurang menjadi 108.460 jiwa atau turun 28.330 jiwa. Sementara itu, persentase penduduk miskin menyusut 2,01 poin persentase menjadi 4,38 persen pada Maret 2026.
Dari sisi peringkat, Sidoarjo berada di posisi terendah untuk kategori kabupaten se-Jawa Timur. Setelah Sidoarjo, daerah dengan persentase kemiskinan terendah berikutnya adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Jika digabung dengan pemerintah kota, Sidoarjo menempati urutan kelima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur, setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara persentase, tingkat kemiskinan Sidoarjo relatif rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Namun, penurunan persentase belum sepenuhnya menggambarkan berkurangnya jumlah warga yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Pemkab Perkuat Intervensi Kemiskinan
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut dia, upaya tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan DPRD.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Sejumlah intervensi disiapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pemberian kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta penyaluran sembako.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut menyoroti kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga honorer. Subandi menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut bersama sekretaris daerah.
“Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk temen-temen PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan besarnya kebutuhan hidup rumah tangga. Dalam data BPS, garis kemiskinan rumah tangga tercatat mencapai Rp2.831.074 per bulan. Sementara itu, gaji PPPK paruh waktu saat ini disebut masih berada di bawah angka tersebut.
Selain membahas kesejahteraan pegawai, Pemkab Sidoarjo juga akan mengkaji penguatan program sembako murah. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.
“Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” harap Subandi.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan mampu membantu warga memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
(Lisa)
