sidoarjoupdate.com – Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sidoarjo tidak cukup diukur dari berdirinya gerai usaha. Ketersediaan aset, pemilihan lokasi strategis, kesiapan operasional, hingga kemampuan memasarkan produk lokal menjadi faktor penting agar koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo Vicensia Retnasari beserta jajaran di ruang Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Pengembangan KDMP menjadi perhatian karena pembangunan sarana usaha perlu diikuti dengan kesiapan menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang matang, keberadaan gerai berisiko belum mampu mengoptimalkan potensi usaha desa.
Bupati Subandi menegaskan, pengembangan koperasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan aset dan lokasi usaha sekaligus memastikan produk unggulan daerah memiliki akses pemasaran.
“Pengembangan KDMP harus kita dukung bersama. Tidak hanya membangun gerai, tetapi juga memastikan kegiatan usahanya berjalan, mampu memasarkan produk UMKM dan potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi, penyediaan aset dan penentuan lokasi usaha harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Penguatan pemasaran juga perlu mendapat perhatian agar KDMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan perputaran uang di desa.
Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, KPPN Sidoarjo telah melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah lokasi KDMP di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut menghasilkan masukan dari lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan koperasi.
Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari menilai, masukan tersebut penting untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, terutama dalam memetakan persoalan dan menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pengembangan KDMP di Sidoarjo tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana, tetapi juga pada kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha”, ujarnya.
Pendampingan terhadap KDMP merupakan salah satu bagian dari perhatian KPPN Sidoarjo terhadap pelaksanaan program pemerintah dan penguatan ekonomi daerah. Selain itu, lembaga tersebut juga menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), survei keekonomian debitur program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
KPPN Sidoarjo turut memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah agar berjalan optimal dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Audiensi tersebut juga dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rahman, Asisten III Administrasi Umum Fenny Apridawati, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, serta perwakilan KPPN Sidoarjo.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan KPPN Sidoarjo, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan, pemberdayaan UMKM, dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Ke depan, keberhasilan pengembangan KDMP akan bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan koordinasi menjadi langkah konkret. Ketersediaan aset, kesiapan usaha, serta pemasaran produk lokal menjadi aspek yang perlu berjalan beriringan agar koperasi dapat tumbuh sebagai penggerak ekonomi desa di Kabupaten Sidoarjo.
(Lisa)
