Sidoarjoupdate.com – Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digodok pemerintah mendapat sorotan dari Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono.
Rafi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengkaji secara matang kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Politisi Fraksi PKB itu menilai, WFH tidak seharusnya dijadikan opsi utama dalam upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun alasan efisiensi lainnya.
“Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan,” ujar Rafi, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang belum dikaji secara menyeluruh.
Rafi menegaskan, setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan dampak secara komprehensif. Meski tidak menolak sepenuhnya WFH, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan solusi instan.
“WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Rafi mengusulkan sejumlah skema yang dapat diterapkan Pemkab Sidoarjo untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan konsumsi energi.
Pertama, skema transportasi ASN melalui pengaturan pola keberangkatan dan penyediaan transportasi terpadu guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Kedua, penerapan sistem kerja hybrid atau kombinasi Work From Home dan Work From Office pada sektor tertentu yang memungkinkan.
Ketiga, penguatan layanan digital agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus administrasi.
“Kami berharap ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Prinsipnya efisiensi tetap berjalan, tapi pelayanan publik harus maksimal,” kata Rafi.
Ia menambahkan, tujuan dari kebijakan tersebut bukan sekedar mengurangi jumlah kendaraan, melainkan menciptakan sistem perkotaan yang lebih cerdas dan efisien.
Rafi pun berharap Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan secara matang sebelum menetapkan kebijakan WFH bagi ASN agar keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
