Sidoarjoupdate.com – Aliansi Peduli Sidoarjo, tergabung dalam Laskar Jenggolo dan gabungan 11 organisasi masyarakat serta LSM, menyerukan aksi damai untuk mendesak islah antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang belakangan ini dinilai tidak harmonis.
Bramada Putra, Presidium Laskar Jenggolo, menyampaikan hal ini langsung setelah pertemuan antara aliansi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026), di halaman Gedung DPRD.
Organisasi yang tergabung antara lain LSM LIRA, GRIB JAYA, YALPK Group, Laskar Merah Putih Perjuangan, GMBI, MADAS, GMPI, KORAK, URG GOJEK, Pemuda Batak Bersatu, GM FKPPI, serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRD menyatakan siap segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk memberikan penjelasan terkait isu ketidakharmonisan yang berkembang.
“Dari hasil pertemuan tadi, pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan akan segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati untuk datang ke DPRD dan dimintai penjelasan terkait ketidakharmonisan ini,” ujar Bramada.
Aliansi menolak usulan untuk mendatangi salah satu pihak secara sepihak karena dikhawatirkan menimbulkan asumsi miring di masyarakat.
“Kalau kami datang ke salah satu pihak tanpa undangan resmi, nanti muncul anggapan seolah-olah kami berpihak. Teman-teman yang tergabung dalam aliansi sepakat tidak mau,” tambahnya.
Sandy, Ketua Harian Ormas KORAK Sidoarjo, menyoroti sikap DPRD yang dinilai pasif dan belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Di mana fungsi pengawasan DPRD? Jangan hanya diam dan menjadi penonton dalam pertikaian bupati dan wakilnya, seakan-akan tidak tahu apa yang terjadi. Kasihan nasib Sidoarjo jika wakil rakyat tidak mampu mengambil kebijakan,” ujarnya.
Bramada menegaskan, tudingan bahwa aksi Laskar Jenggolo ditunggangi pihak tertentu tidak benar.
“Dalam setiap aksi pasti ada isu seperti itu. Tapi kami berdiri di sini mengatasnamakan rakyat Sidoarjo, bukan mengatasnamakan oknum atau pendana tertentu. Aksi ini murni swadaya dari teman-teman Aliansi Peduli Sidoarjo,” tegasnya.
Bramada Putra, sang Pendekar Aliansi Laskar Jenggolo, menegaskan aksi ini bukan untuk mencampuri urusan hukum yang tengah berjalan.
“Hukum itu urusan aparat penegak hukum. Yang kami minta di sini, Sidoarjo bukan hanya dibuka untuk segelintir elit, tapi masyarakat butuh kerja nyata, bukan tontonan pertikaian adu ego atau masalah pribadi,” jelasnya.
Selain itu, Bramada Putra membantah tudingan bahwa aksi yang dilakukan ditunggangi pihak tertentu. Mereka memastikan kegiatan tersebut dilakukan secara swadaya.
“Dalam setiap aksi memang selalu muncul isu seperti itu. Namun, kami hadir di sini berjuang atas nama masyarakat Sidoarjo, bukan mewakili oknum atau pihak pendana tertentu. Aksi ini murni swadaya dari teman-teman Aliansi Peduli Sidoarjo,” tegasnya.
Terkait langkah selanjutnya, aliansi menyatakan akan menunggu realisasi undangan DPRD kepada kedua pimpinan daerah tersebut. Pemanggilan diharapkan dapat dilakukan sebelum Ramadan, meski jadwal pastinya belum ditentukan.
“Langkah pertama, kami menunggu DPRD mengundang W1 dan W2. Jika diundang tetapi tidak hadir, maka kami akan menggelar aksi yang lebih besar,” ujarnya.
Bramada Putra menegaskan, aliansi akan terus mengawal proses ini hingga DPRD memanggil Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo.
“Jika pemanggilan tidak juga terealisasi, kami akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkasnya.
